s74210100

SKK Migas Beri 9 Stimulus Hulu Migas agar Investasi Tak Kendur Sembilan stimulus ada sektor hulu migas yang sudah diterapkan dan ada yang sedang diproses. ZufrizalZufrizal - Bisnis.com 26 Oktober 2020 - 01:53 WIB Fasilitas produksi Pertamina Hulu Mahakam. Istimewa - SKK Migas A+ A- Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan akan terus menjaga kinerja iklim investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi. Kepastian ini dilakukan melalui pemberian sembilan paket stimulus. Hal ini sebagai bagian dari upaya menahan laju penurunan investasi hulu migas akibat pandemi Covid-19. "Kita mengambil langkah-langkah supaya tidak terjadi penurunan investasi [migas] yang lebih besar di Indonesia. Ada sembilan stimulus yang sudah dan sedang diproses," kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto melalui siaran pers seperti dikutip dari laman Kementerian ESDM, Minggu (25/10/2020). Adapun, stimulus yang sudah diimplementasikan adalah ...

Setelah Ambil Alih Rokan, Kontribusi Pertamina Capai 70 Persen Kontribusi produksi minyak nasional PT Pertamina (Persero) bakal menjadi sebesar 70 persen setelah proses alih kelola Blok Rokan di Riau rampung. Muhammad Ridwan - Bisnis.com 23 Oktober 2020 - 19:53 WIB Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati/Antara - Puspa Perwitasari A+ A- Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SSK Migas) menyebut kontribusi produksi minyak nasional PT Pertamina (Persero) bakal menjadi sebesar 70 persen setelah proses alih kelola Blok Rokan di Riau rampung. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto memaparkan pada saat ini saja Pertamina memiliki 41 wilayah kerja atau 21 persen dari total nasional 191 WK. Ke-41 WK itu merupakan 36 WK konvensional dan 5 WK hidrokarbon nonkonvensional (HNK) dengan perincian 12 persen merupakan WK eksplorasi dan 31 persen merupakan WK eksploitasi. Selain itu, luas wilayah Pertamina saat ini adalah seluas 216.569 km2 atau 42 pers...

 Diskominfo Seluruh Indonesia Wajib Berpedoman Pada PM Kominfo dan Juknis  Sabtu, 24 Oktober 2020 – 21:50 WIB  Ilustrasi logo Kominfo. Foto: Antara jpnn.com,  JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informastika (Kominfo) telah menetapkan Peraturan Menteri (PM) Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika pada penghujung 2019. PM Kominfo ini antara lain menjabarkan 11 kegiatan sub urusan informasi dan komunikasi publik (IKP). Untuk tahun ini, Kominfo telah menyusun petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK). Baca Juga: Dinas Kominfo Diminta Susun Program Sesuai NSPK Juknis ini sekaligus juga sebagai pedoman bagi Dinas Kominfo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren bidang Kominfo sub urusan IKP. “Petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, baru Kominfo yang melakukan. Kini pelaksanaan kegiatan dan penganggaran di ...